MEB Kembali Diundang SKK Migas, Bahas Kesiapan sebagai Operator Sementara WK Bula
Jakarta — PT Maluku Energi Bula (MEB) kembali memenuhi undangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk membahas kesiapan Perusahaan dalam menjalankan peran sebagai Operator Sementara Wilayah Kerja (WK) Bula.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari proses persiapan MEB dalam menjalankan amanat pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di WK Bula. Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas memberikan sejumlah arahan dan penekanan mengenai aspek kesiapan yang perlu dipenuhi MEB sebelum dapat ditunjuk sebagai operator sementara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus. Dalam arahannya, Rikky menekankan pentingnya MEB menunjukkan kesiapan yang paripurna sebagai calon Operator Sementara WK Bula.
Kesiapan tersebut akan menjadi perhatian seluruh kedeputian di lingkungan SKK Migas. Masing-masing aspek akan dinilai secara menyeluruh sehingga proses evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi yang solid dari SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Menurut arahan SKK Migas, kesiapan MEB tidak hanya dilihat dari satu aspek, tetapi perlu ditunjukkan secara komprehensif, mencakup kesiapan organisasi, teknis, finansial, sumber daya manusia, serta aspek hukum dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sebagai operator.
Melengkapi Persyaratan dan Komitmen Percepatan Produksi
Dalam kesempatan tersebut, Asnidar, Kepala Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya SKK Migas, menyampaikan agar MEB segera menyampaikan surat minat serta melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
Persyaratan tersebut meliputi aspek teknis, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Selain kelengkapan administratif dan kesiapan internal, MEB juga diharapkan menunjukkan komitmen yang kuat untuk dapat segera melaksanakan kembali kegiatan produksi di WK Bula.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian penting mengingat kegiatan produksi di wilayah kerja tersebut telah terhenti sejak November 2025. Karena itu, kesiapan MEB sebagai operator sementara tidak hanya berkaitan dengan proses penunjukan, tetapi juga dengan kemampuan untuk memastikan kegiatan operasional dapat kembali berjalan secara efektif dan terukur.
Bagi MEB, pemenuhan seluruh persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses membangun kapasitas perusahaan agar mampu menjalankan tanggung jawab sebagai operator secara profesional, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan operasi, dan efektivitas pengelolaan.
Transformasi Peran MEB Memerlukan Kesiapan Regulasi
Aspek hukum dan kelembagaan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Rani Arbagustinah, Kepala Divisi Hukum (Coordinator of Legal Division) SKK Migas, menekankan pentingnya memahami perbedaan status dan tanggung jawab MEB ketika menjalankan fungsi sebagai pengelola Participating Interest (PI) 10% dengan ketika MEB menjalankan fungsi sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
Kedua peran tersebut memiliki karakteristik dan landasan regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, apabila MEB ditunjuk untuk menjalankan fungsi sebagai operator sementara, diperlukan kesiapan entitas, organisasi, tata kelola, serta pemenuhan ketentuan regulasi yang sesuai dengan peran tersebut.
Pembahasan ini menjadi penting bagi MEB untuk memastikan bahwa proses transformasi peran dari entitas pengelola PI 10% menuju entitas yang menjalankan fungsi sebagai K3S dapat dilakukan secara tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Memperkuat Kesiapan Menuju Pengelolaan WK Bula
Pertemuan bersama SKK Migas menjadi momentum bagi MEB untuk terus memperkuat kesiapan internal dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Arahan yang diberikan SKK Migas menjadi masukan penting bagi Perusahaan dalam menyusun langkah-langkah pemenuhan persyaratan secara menyeluruh.
MEB menyadari bahwa pengelolaan WK Bula merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan lintas aspek dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, Perusahaan terus berupaya mempersiapkan organisasi, sumber daya manusia, aspek teknis dan finansial, serta tata kelola yang diperlukan untuk menjalankan amanah tersebut.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang memberikan manfaat lebih besar bagi daerah, sekaligus tetap menjaga prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Dukungan Pemegang Saham
Dalam proses tersebut, MEB menyampaikan apresiasi atas arahan dan dukungan para pemegang saham serta pemangku kepentingan yang terus memberikan dukungan terhadap upaya Perusahaan.
Dukungan tersebut antara lain datang dari Direksi PT Maluku Energi Abadi (Perseroda), MAS Latuconsina, serta Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri, yang terus memberikan arahan dan dukungan bagi proses perjuangan pengelolaan WK Bula oleh entitas daerah.
Bagi MEB, dukungan pemegang saham dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah Perusahaan menuju kesiapan sebagai Operator Sementara WK Bula.
MEB akan terus melakukan koordinasi, melengkapi persyaratan, dan memperkuat kesiapan perusahaan sesuai arahan regulator. Harapannya, seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga amanat pengelolaan kegiatan usaha hulu migas oleh entitas daerah dapat segera terealisasi.
“Mohon doa dan dukungan agar seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik dan MEB berhasil menjalankan amanat pengelolaan migas daerah secara profesional, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan daerah.”
